Tag: Jokowi

Jokowi Tidak Hadir Saat Mantan Gubernur Jakarta Kumpul di Balai Kota

edwards2010.com – Pada Selasa, 31 Desember 2024, sejumlah mantan Gubernur Jakarta dari berbagai periode berkumpul di Balai Kota Jakarta untuk menghadiri acara Bentang Harapan JakAsa. Acara ini digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rangka menyambut Tahun Baru 2025. Para mantan gubernur yang hadir antara lain Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan. Selain mereka, hadir juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, serta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014, Joko Widodo (Jokowi), tidak terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa Jokowi tidak hadir karena sedang merayakan tahun baru bersama keluarganya di Solo, Jawa Tengah. “Semua gubernur dan wakil gubernur yang insya Allah sehat diundang. Kebetulan Bapak Jokowi merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, jadi beliau titip salam untuk para gubernur dan wakil gubernur lainnya,” ujar Teguh kepada wartawan.

Ketidakhadiran Jokowi dalam pertemuan tersebut menarik perhatian banyak pihak. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa ketidakhadiran Jokowi menjadi penegas bahwa hubungan politiknya dengan Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah tidak harmonis. “Ketidakhadiran Jokowi ini menjadi penegas bahwa Jokowi sangat berbeda dengan Anies, Ahok, dan PDIP. Itu artinya hubungan Jokowi dengan mereka sudah tak ada lagi,” ujar Adi.

Adi menambahkan bahwa ketidakhadiran tersebut mencerminkan bahwa tidak ada lagi kemistri atau kecocokan antara Jokowi dengan Anies maupun Ahok, yang menjadi pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. “Jokowi tak lagi merasa perlu hadir dalam forum yang sebenarnya dihadiri oleh pemenang Jakarta yang mengalahkan jagoannya, Ridwan Kamil dan Suswono,” tambahnya.

Selama perayaan malam tahun baru, Jokowi terlihat menghabiskan waktu bersama keluarganya di Solo. Ia mengunjungi Pasar Malam atau Night Market Ngarsopuro, Kota Solo, dan menyusuri Jalan Diponegoro. Jokowi juga menyapa warga dan pedagang, serta menikmati pertunjukan musik di kawasan Ngarsopuro. Ia terlihat menikmati cover lagu “Pelangi” dari Band Bumerang dan meladeni ajakan swafoto para warga.

Ketidakhadiran Jokowi dalam pertemuan mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota Jakarta menunjukkan adanya dinamika politik yang kompleks antara dirinya dengan para mantan gubernur lainnya. Meskipun Jokowi memilih merayakan tahun baru bersama keluarganya di Solo, ketidakhadirannya di acara tersebut menimbulkan berbagai interpretasi dan analisis politik mengenai hubungan dan dinamika politiknya dengan para mantan gubernur Jakarta lainnya.

Pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi yang Memicu Pemecatan dari PDIP

edwards2010.com – Pertemuan antara Effendi Simbolon, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemicu utama pemecatan Effendi dari partainya. Pertemuan ini dianggap melanggar prinsip dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh PDIP, yang pada akhirnya mengakibatkan Effendi dianggap telah mencederai partai.

Effendi Simbolon adalah politikus senior yang telah lama menjadi anggota PDIP. Namun, pada tahun 2024, ia mengalami perubahan arah politik yang signifikan setelah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan ini tidak hanya mengubah pandangan politik Effendi, tetapi juga mengakibatkan dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024, yang bertentangan dengan kebijakan PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo.

PDIP memutuskan untuk memecat Effendi Simbolon karena beberapa alasan utama:

  1. Kongkalikong dengan Jokowi: Pertemuan antara Effendi dan Jokowi dianggap sebagai bentuk kongkalikong yang melanggar prinsip partai. PDIP menilai bahwa pertemuan ini tidak sejalan dengan rekomendasi partai dan mengarah pada dukungan yang tidak sesuai dengan kebijakan PDIP.
  2. Dukungan ke Ridwan Kamil: Setelah bertemu dengan Jokowi, Effendi mengubah dukungannya dari Ganjar Pranowo ke Ridwan Kamil, yang dianggap sebagai langkah yang melenceng dari rekomendasi partai. PDIP menekankan bahwa dukungan ini tidak hanya melanggar prinsip partai, tetapi juga merusak solidaritas internal partai.
  3. Mencederai Nilai dan Prinsip PDIP: PDIP menegaskan bahwa tindakan Effendi telah mencederai nilai dan prinsip yang dipegang teguh oleh partai. Partai menilai bahwa komunikasi intensif dengan Jokowi dan perubahan dukungan politik yang diambil oleh Effendi telah merusak integritas partai.

Pemecatan Effendi Simbolon dari PDIP memiliki beberapa dampak signifikan:

  1. Guncangan Internal: Pemecatan ini menciptakan guncangan internal di PDIP, dengan beberapa anggota partai merasa kecewa dan khawatir tentang kestabilan partai di masa depan.
  2. Pengaruh Elektoral: Dukungan Effendi terhadap Ridwan Kamil dianggap memiliki pengaruh elektoral yang signifikan, terutama di kalangan masyarakat Batak di Jakarta. Pemecatan ini diharapkan dapat mengurangi pengaruh negatif tersebut terhadap elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo.
  3. Peningkatan Solidaritas: PDIP berharap bahwa dengan memecat Effendi, partai dapat meningkatkan solidaritas dan konsistensi dalam mendukung pasangan Ganjar Pranowo, yang dianggap sebagai pilihan yang lebih sesuai dengan visi dan misi partai.

Pertemuan antara Effendi Simbolon dengan Presiden Jokowi menjadi pemicu utama pemecatan Effendi dari PDIP. Pertemuan ini dianggap melanggar prinsip dan nilai-nilai partai, serta mengakibatkan dukungan yang tidak sesuai dengan kebijakan PDIP. Pemecatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen PDIP terhadap prinsip-prinsip partai, tetapi juga menunjukkan pentingnya solidaritas dan konsistensi dalam politik partai.

Satgas Pemberantasan Judi Online Melakukan Koordinasi Antar-Menteri dan Penyekatan Akses Keuangan

edwards2010.com – Sebagai bentuk respons terhadap isu judi online, Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Pada tanggal 19 Juni 2024, Satgas ini telah mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri yang bertempat di kantor Kemenko Polhukam. Rapat ini dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, yang juga berperan sebagai Ketua Satgas, dan dihadiri oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Penegakan Hukum dan Pemblokiran Rekening
Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan untuk melaksanakan operasi penegakan hukum yang spesifik terhadap aktivitas judi online. Menurut Hadi Tjahjanto, berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejumlah 4.000 hingga 5.000 rekening yang terindikasi terlibat dalam kegiatan judi online telah berhasil diidentifikasi dan diblokir. “Data tersebut telah diserahkan kepada penyidik Bareskrim Polri untuk proses pembekuan lebih lanjut,” ujar Hadi.

Penyidik Bareskrim memiliki kewenangan untuk mengumumkan pemblokiran rekening tersebut dalam kurun waktu 30 hari. Jika dalam periode tersebut tidak terdapat klaim valid, aset-aset dalam rekening tersebut akan secara resmi disita dan diserahkan ke negara.

Pemberantasan Jual Beli Rekening Terkait Judi Online
Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa praktik jual beli rekening, yang umum terjadi di kawasan rural, menjadi sasaran operasi Satgas. “Pelaku kegiatan ini mendatangi desa-desa, membuka rekening menggunakan identitas warga lokal secara online, lalu menjualnya kepada pengepul yang bersekongkol dengan bandar judi online,” terang Hadi. Polri bersama TNI telah dikerahkan untuk mengatasi masalah ini.

Penghentian Layanan Top Up Game Online Terkait Judi
Satgas juga mengambil langkah untuk menutup layanan top up game online yang terafiliasi dengan judi. Operasi ini akan diawali di minimarket, dengan kerja sama TNI-Polri untuk mengawasi dan menutup layanan top up tersebut.

Data Demografis Pemain Judi Online
Menyedihkan, Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa dari estimasi 3,2 juta warga Indonesia yang terlibat dalam judi online, sekitar 80 ribu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. “Angka ini sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan tindakan cepat dan efektif dari semua pihak terkait,” tegas Hadi.

Keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan judi online di Indonesia tercermin dari langkah-langkah koordinatif antar-lembaga yang diambil oleh Satgas. Pendekatan ini diharapkan dapat memaksimalkan efektivitas penindakan dan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan aktivitas judi online di negara ini.

Perubahan Status Kepartai Jokowi dan Keluarganya di PDIP Menurut Ganjar Pranowo

edwards2010.com – Ganjar Pranowo, tokoh PDIP, memberikan indikasi tentang adanya keputusan partai yang berkaitan dengan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai anggota PDIP. Observasi ini didasarkan pada pernyataan dari Komaruddin Watubun, yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai.

Penjelasan Ganjar Pranowo

Menurut Ganjar, belum ada informasi pasti tentang status Jokowi di PDIP, tetapi komentar dari Komaruddin mengimplikasikan bahwa sudah ada resolusi. Ganjar menilai bahwa ini merupakan bagian dari proses internal partai. Dalam konteks yang sama, Ganjar juga menyatakan bahwa menurut pengetahuannya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution telah dianggap tidak lagi sebagai anggota PDIP berdasarkan keputusan dewan kehormatan partai.

Pernyataan Komaruddin Watubun

Komaruddin Watubun mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa lagi dianggap sebagai bagian dari PDIP. Pendapatnya didasarkan pada pandangan bahwa keduanya telah mengambil posisi politik yang berseberangan dengan partai. Komaruddin juga menyanggah status Gibran sebagai kader PDIP, menyusul keputusannya maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Kasus Gibran Rakabuming Raka

Komaruddin menuduh Gibran telah berbohong dua kali terkait komitmennya kepada partai. Kesalahan pertama adalah janji palsunya kepada Komaruddin dan Hasto Kristiyanto bahwa dia akan tetap dalam PDIP. Kedua, adalah ketika Gibran mengaku kepada Megawati Soekarnoputri bahwa dia akan tetap di PDIP setelah masa jabatan ayahnya sebagai presiden berakhir.

Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa terdapat keputusan internal terkait dengan status keanggotaan Jokowi dan dua anggota keluarganya di PDIP, menandakan kemungkinan perubahan signifikan dalam struktur partai. Pernyataan dari Komaruddin Watubun menambah bobot pada klaim tersebut, mengindikasikan bahwa mereka sekarang berada di luar lingkaran partai. Kejadian ini memberikan gambaran tentang pergeseran yang terjadi dalam dinamika internal PDIP menjelang pemilihan presiden yang akan datang.