edwards2010.com – Indonesia berhasil membuktikan bahwa Uni Eropa (UE) melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit dan biofuel berbahan baku kelapa sawit dalam sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia melindungi industri kelapa sawitnya dari kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh UE.
Pada 10 Januari 2025, Panel WTO menyampaikan hasil putusannya yang menyatakan bahwa UE telah melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia. Putusan ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Indonesia pada Desember 2019 dengan nomor kasus DS593: European Union-Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels.
Indonesia menggugat UE terkait kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation yang dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit. Kebijakan ini membatasi konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit dan menetapkan kriteria high ILUC-risk (Indirect Land-Use Change) yang dinilai tidak adil dan tidak berdasarkan data yang akurat.
Panel WTO menyatakan bahwa UE memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE seperti rapeseed dan bunga matahari. Selain itu, UE juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai.
Panel WTO juga menilai bahwa UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori high ILUC-risk dan ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam RED II.
Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, menyambut baik putusan Panel WTO ini. Ia mengatakan bahwa putusan ini menjadi dasar agar UE tidak sewenang-wenang dalam memberlakukan kebijakan yang diskriminatif. “Kami harap, di masa depan, negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global,” kata Budi.
Pemerintah Indonesia juga akan memonitor secara ketat perubahan regulasi UE agar sesuai dengan putusan dan rekomendasi DSB WTO, khususnya terkait unsur diskriminasi yang dimenangkan Indonesia. Jika diperlukan, Pemerintah Indonesia juga akan menilai kepatuhan (compliance panel) terhadap hal tersebut.
Baca juga : Kisah Cinta Sandy Permana dan Ade Andriani: Dipertemukan oleh Tragedi
Kemenangan Indonesia di WTO ini memiliki dampak signifikan bagi industri kelapa sawit nasional. Dengan putusan ini, UE diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang Panel melanggar aturan WTO. Hal ini diharapkan dapat membuka kembali akses pasar bagi produk kelapa sawit Indonesia di UE.
Selain itu, kemenangan ini juga menjadi sinyal bagi negara-negara lain untuk tidak semena-mena menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Indonesia berharap bahwa putusan ini dapat menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa dagang yang adil dan berdasarkan aturan internasional.
Meskipun Indonesia berhasil membuktikan diskriminasi UE, masih ada tantangan yang harus dihadapi ke depan. Pemerintah Indonesia harus terus memantau dan memastikan bahwa UE mematuhi putusan WTO dan melakukan penyesuaian regulasi sesuai dengan rekomendasi WTO. Selain itu, Indonesia juga harus terus memperkuat diplomasi perdagangan untuk melindungi kepentingan nasional di forum internasional.
Kemenangan Indonesia di WTO dalam sengketa dagang kelapa sawit dengan UE adalah pencapaian penting yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi industri kelapa sawitnya dari kebijakan diskriminatif. Putusan WTO ini diharapkan dapat membuka kembali akses pasar bagi produk kelapa sawit Indonesia di UE dan menjadi preseden bagi penyelesaian sengketa dagang yang adil dan berdasarkan aturan internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai produsen kelapa sawit terkemuka di dunia.